Tinjauan Hukum Cybercrime

Saat ini, di Indonesia belum memiliki UU khusus/Cyber Law yang mengatur mengenai Cybercrime, walaupun UU tersebut sudah ada sejak tahun 2000 namun belum disahkan oleh Pemerintah Dalam Upaya Menangani kasus-kasus yang terjadi khususnya yang ada kaitannya dengan cybercrime, para Penyidik (khususnya Polri) melakukan analogi atau perumpamaan dan persamaan terhadap pasal-pasal yang ada dalam KUHP Pasal yang dapat dikenakan dalam KUHP pada Cybercrime antara lain:

a.       KUHP ( Kitab Undang-Undang Hukum Pidana )

-  Pasal 362 KUHP Tentang pencurian ( Kasus carding )

- Pasal 378 KUHP tentang Penipuan ( Penipuan melalui website seolah-olah menjual barang)

- Pasal 311 KUHP Pencemaran nama Baik ( melalui media internet dengan mengirim email kepada Korban maupun teman-teman korban)

- Pasal 303 KUHP Perjudian (permainan judi online)

- Pasal 282 KUHP Pornografi ( Penyebaran pornografi melalui media internet).

- Pasal 282 dan 311 KUHP ( tentang kasus Penyebaran foto atau film pribadi seseorang yang vulgar di internet).

- Pasal 378 dan 362 (Tentang kasus Carding karena pelaku melakukan penipuan seolah-olah ingin membayar, dengan kartu kredit hasil curian)

b. Undang-Undang No.19 Thn 2002 Tentang Hak Cipta, Khususnya tentang Program Komputer atau software

c. Undang-Undang No.36 Thn 1999 tentang Telekomunikasi, ( penyalahgunaan Internet yang menggangu ketertiban umum atau pribadi).

d.  Undang-undang No.25 Thn 2003 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No.15 Tahun 2002 Tentang Pencucian Uang.

e.   Undang-Undang No.15 thn 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.